Description

JUDUL EBOOK : KINERJA FISKAL DAERAH KEPULAUAN: KONSEP, ANALISIS, DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

PENULIS : Zhafirah Nuur Ulima, Nurul Anisyah, Muhamad Febrian Afirin, Nizwaan Zukhri

HALAMAN : vii, 102

SINOPSIS :

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan pembangunan yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi geografis, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan. Jarak antarpulau, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, serta perbedaan potensi ekonomi menciptakan kebutuhan fiskal yang beragam di setiap wilayah. Dalam situasi tersebut, desentralisasi fiskal menjadi instrumen penting untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengelola belanja secara efisien, dan memanfaatkan transfer dari pemerintah pusat secara tepat sasaran.

Buku Kinerja Fiskal Daerah Kepulauan: Konsep, Analisis, dan Implikasi Kebijakan membahas secara komprehensif hubungan antara desentralisasi fiskal, karakteristik wilayah kepulauan, dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pembahasannya diawali dengan landasan konseptual mengenai desentralisasi dan teori fiscal federalism, konsep kinerja keuangan daerah, serta karakteristik sosial ekonomi yang memengaruhi kapasitas fiskal wilayah kepulauan. Kerangka tersebut memberikan pemahaman bahwa perbedaan kinerja fiskal antardaerah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan besarnya pendapatan atau pengeluaran, tetapi juga perlu mempertimbangkan struktur ekonomi, kebutuhan pelayanan publik, kapasitas kelembagaan, dan kondisi geografis masing-masing wilayah.

Untuk memberikan gambaran empiris, buku ini mengevaluasi kinerja fiskal delapan provinsi kepulauan di Indonesia selama periode 2023–2025, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Evaluasi dilakukan melalui tiga indikator utama, yakni rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan transfer, dan rasio efisiensi belanja daerah. Selain itu, buku ini menggunakan Koefisien Variasi (Coefficient of Variation/CV) untuk mengidentifikasi tingkat disparitas fiskal antarwilayah. Pendekatan tersebut memungkinkan pembaca memahami perbedaan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, serta kemampuan mengelola sumber daya anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja fiskal delapan provinsi kepulauan masih memperlihatkan kesenjangan yang berarti. Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif kuat dibandingkan sejumlah provinsi lainnya, sedangkan Maluku menghadapi keterbatasan kemandirian fiskal dan ketergantungan transfer yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, perkembangan rata-rata rasio efisiensi belanja menunjukkan perbaikan dari 102,14% pada 2023 menjadi 95,76% pada 2025. Meskipun demikian, perbaikan tersebut belum menghilangkan disparitas kapasitas fiskal antardaerah. Temuan ini menegaskan bahwa ketergantungan terhadap transfer tidak dapat langsung dimaknai sebagai kegagalan pengelolaan keuangan daerah, sebab transfer juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan penopang pelayanan publik, terutama bagi wilayah yang menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan basis ekonomi.

Berangkat dari temuan tersebut, buku ini menguraikan implikasi kebijakan dan strategi penguatan fiskal yang mencakup optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal, rasionalisasi belanja, peningkatan kualitas tata kelola anggaran, serta penyesuaian formula transfer dengan karakteristik wilayah kepulauan. Transformasi pengelolaan keuangan daerah juga diarahkan pada digitalisasi sistem fiskal, penguatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kapasitas aparatur, penganggaran berbasis kinerja, serta pengembangan kerja sama antardaerah dan inovasi pembiayaan kreatif. Seluruh strategi tersebut dirumuskan dalam peta jalan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong perubahan tata kelola fiskal secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, buku ini menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah kepulauan memerlukan pendekatan yang tidak seragam, melainkan kebijakan yang responsif terhadap perbedaan kapasitas pendapatan, kebutuhan belanja, struktur ekonomi, dan kondisi geografis setiap wilayah. Peningkatan kemandirian fiskal harus berjalan seiring dengan pemerataan antardaerah, efisiensi penggunaan anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan mengintegrasikan landasan teoretis, analisis empiris, dan rekomendasi kebijakan, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi keuangan publik, serta pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi pembangunan wilayah kepulauan Indonesia.